Rista Rama Dhany - detikfinance
Jumat, 18/05/2012 12:38 WIB
foto:reuters
Jakarta - Penerimaan Negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya subsidi energi (BBM dan listrik) juga bertambah setiap tahunnya.
Kondisi ini menyebabkan penerimaan migas terus tergerus subsidi, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan nasional yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana mengatakan, pihaknya terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.
Salah satu faktor meningkatnya penerimaan disebabkan naiknya harga minyak dunia. Namun, BP Migas juga melakukan berbagai upaya, seperti efisiensi biaya operasional melalui pengawasan berlapis. Dalam lima tahun terakhir, return on investment di Indonesia cukup menarik dengan rata-rata 60% bagian Negara, 16% pendapatan bersih kontraktor, sisanya untuk biaya operasi.
Selain itu, kata dia, BP Migas ditunjuk pemerintah untuk meningkatkan harga jual gas bumi. "Tahun ini dari perbaikan beberapa harga gas domestik dan ekspor penerimaan akan naik setidaknya Rp 6 triliun," katanya seperti dikutip dari situs BP Migas, Jumat (18/5/2012)
Berdasarkan data BP Migas, tahun 2011 lalu sumbangan industri migas mencapai US$ 35,233 miliar atau sekitar Rp 317,1 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding 2010 yang pendapatannya sebesar 26,497 miliar atau sekitar Rp 238,5 triliun.
Peningkatan pendapatan migas menjadi tidak optimal karena mayoritas digunakan untuk subsidi atau sekitar 80%. "Hanya 20% digunakan untuk kegiatan lain," kata Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi.
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, tahun 2009 subsidi energi dan dana bagi hasil untuk daerah sebanyak Rp 120,68 triliun. Tahun berikutnya, porsinya naik menjadi Rp 175,31 triliun. Tahun ini diperkirakan untuk subsidi energi saja mencapai Rp 170 triliun.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Reforminer, kuota premium dan solar tahun 2012 sekitar 38,3 juta kilo liter. Tahun 2025, diperkirakan kuotanya mencapai 69,2 juta kilo liter. Artinya, pada 2025, subsidi bahan bakar minyak menyentuh angka Rp 308 triliun. Padahal, penerimaan dari minyak diperkirakan akan berkurang sebanyak Rp 144 triliun karena produksinya yang terus menurun.
"Keadaan ini tidak dapat terus dibiarkan. Harus ada langkah konkret mengurangi ketergantungan terhadap minyak," kata Komaidi.
Praktisi Migas, Abdul Mu’in mengatakan, publik harus mulai sadar bahwa Indonesia memasuki masa krisis energi fosil, khususnya minyak. Menurutnya, sejak puncak kedua tahun 1996 sebesar 1,6 juta barel minyak per hari, produksi minyak akan terus menurun.
Pasalnya, 90 lapangan yang berproduksi masuk kategori tua. "Ditambah tidak ada lagi temuan yang tergolong lapangan besar, kecuali lapangan Banyu Urip (blok Cepu)," katanya.
Cadangan blok Cepu yang diperkirakan sebesar 450 juta barel pun jauh lebih kecil dibanding lapangan Minas dan Duri di Riau yang cadangannya mencapai 4 miliar barel.
Dia menjelaskan, peluang untuk meningkatkan cadangan masih terbuka karena dari 60 cekungan yang ada, baru 22 cekungan yang berproduksi. Kebanykan cekungan yang belum disentuh berada di kawasan Timur Indonesia yang selama ini terbuki memiliki cadangan gas yang cukup besar. Jadi tetap era minyak sudah habis, berganti dengan gas.
"Perilaku konsumsi minyak sudah semestinya diganti dengan gas, bahkan jika memungkinkan energi terbarukan," kata Mu’in.
Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada, Putut Prabantoro menambahkan tidak optimalnya penggunaan anggaran dari migas tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Dana bagi hasil migas yang diperoleh daerah juga belum mensejahterahkan rakyat.
Beberapa kasus menunjukkan konflik perbatasan di daerah terjadi karena perebutan wilayah yang mengandung migas. Contohnya, Pulau Lari-larian yang diperebutkan oleh Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Di pulau tersebut terdapat cadangan gas yang dikelola Pearl Oil (Sebuku). "Migas seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemecah belah," katanya.
(rrd/hen)
Kondisi ini menyebabkan penerimaan migas terus tergerus subsidi, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan nasional yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana mengatakan, pihaknya terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.
Salah satu faktor meningkatnya penerimaan disebabkan naiknya harga minyak dunia. Namun, BP Migas juga melakukan berbagai upaya, seperti efisiensi biaya operasional melalui pengawasan berlapis. Dalam lima tahun terakhir, return on investment di Indonesia cukup menarik dengan rata-rata 60% bagian Negara, 16% pendapatan bersih kontraktor, sisanya untuk biaya operasi.
Selain itu, kata dia, BP Migas ditunjuk pemerintah untuk meningkatkan harga jual gas bumi. "Tahun ini dari perbaikan beberapa harga gas domestik dan ekspor penerimaan akan naik setidaknya Rp 6 triliun," katanya seperti dikutip dari situs BP Migas, Jumat (18/5/2012)
Berdasarkan data BP Migas, tahun 2011 lalu sumbangan industri migas mencapai US$ 35,233 miliar atau sekitar Rp 317,1 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding 2010 yang pendapatannya sebesar 26,497 miliar atau sekitar Rp 238,5 triliun.
Peningkatan pendapatan migas menjadi tidak optimal karena mayoritas digunakan untuk subsidi atau sekitar 80%. "Hanya 20% digunakan untuk kegiatan lain," kata Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi.
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, tahun 2009 subsidi energi dan dana bagi hasil untuk daerah sebanyak Rp 120,68 triliun. Tahun berikutnya, porsinya naik menjadi Rp 175,31 triliun. Tahun ini diperkirakan untuk subsidi energi saja mencapai Rp 170 triliun.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Reforminer, kuota premium dan solar tahun 2012 sekitar 38,3 juta kilo liter. Tahun 2025, diperkirakan kuotanya mencapai 69,2 juta kilo liter. Artinya, pada 2025, subsidi bahan bakar minyak menyentuh angka Rp 308 triliun. Padahal, penerimaan dari minyak diperkirakan akan berkurang sebanyak Rp 144 triliun karena produksinya yang terus menurun.
"Keadaan ini tidak dapat terus dibiarkan. Harus ada langkah konkret mengurangi ketergantungan terhadap minyak," kata Komaidi.
Praktisi Migas, Abdul Mu’in mengatakan, publik harus mulai sadar bahwa Indonesia memasuki masa krisis energi fosil, khususnya minyak. Menurutnya, sejak puncak kedua tahun 1996 sebesar 1,6 juta barel minyak per hari, produksi minyak akan terus menurun.
Pasalnya, 90 lapangan yang berproduksi masuk kategori tua. "Ditambah tidak ada lagi temuan yang tergolong lapangan besar, kecuali lapangan Banyu Urip (blok Cepu)," katanya.
Cadangan blok Cepu yang diperkirakan sebesar 450 juta barel pun jauh lebih kecil dibanding lapangan Minas dan Duri di Riau yang cadangannya mencapai 4 miliar barel.
Dia menjelaskan, peluang untuk meningkatkan cadangan masih terbuka karena dari 60 cekungan yang ada, baru 22 cekungan yang berproduksi. Kebanykan cekungan yang belum disentuh berada di kawasan Timur Indonesia yang selama ini terbuki memiliki cadangan gas yang cukup besar. Jadi tetap era minyak sudah habis, berganti dengan gas.
"Perilaku konsumsi minyak sudah semestinya diganti dengan gas, bahkan jika memungkinkan energi terbarukan," kata Mu’in.
Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada, Putut Prabantoro menambahkan tidak optimalnya penggunaan anggaran dari migas tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Dana bagi hasil migas yang diperoleh daerah juga belum mensejahterahkan rakyat.
Beberapa kasus menunjukkan konflik perbatasan di daerah terjadi karena perebutan wilayah yang mengandung migas. Contohnya, Pulau Lari-larian yang diperebutkan oleh Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Di pulau tersebut terdapat cadangan gas yang dikelola Pearl Oil (Sebuku). "Migas seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemecah belah," katanya.
(rrd/hen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar